Strategi Nasional dalam Mengahadapi Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G 30 S/PKI dan Konflik - Konflik Internal Lainnya

Penjelasan :
 - Pada awal kemerdekaan Indonesia tidak hanya mendapat gangguan dari pihak Belanda dan Sekutu
ternyata bangsa Indonesia harus menghadapi gangguan dalam negeri yaitu pemberontakan atau gerakan separatis dari berbagai daerah. Pemberontakan tersebut antara lain :

1. Pemberontakan PKI di Madiun 1948
 - Latar belakang : 

1.  Menolak kabinet Hatta  
2. Kekecewaan hasil perjanjian Renville

- Tokoh :

1. Musso
2. Amir syarifuddin

- Peristiwa dan penyelesain :
Pemberontakan PKI di Madiun berawal dari upaya Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Kegiatan FDR mendapat dukungan dari PKI yang dipimpin oleh Musso. pada tanggal 18 September 1948, FDR dan PKI memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno mengerahkan pasukan (militer) di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto,

2. Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII)  

1. DI/TII Jawa Barat 
   - Latar Belakang
   a. Kekecewaan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville karena mengharuskan Daerah Jawa Barat dikosongkan.
   b. Adanya kekosongan kekuasaan militer di Jawa Barat, kemudian di manfaatkan oleh Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)

          - Tokoh : sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.
           

  

          - Peristiwa dan Penyelesain
          Kartosuwiryo menolak pergi dari Jawa Barat padahal sudah tertera diperjanjian Renville.           Bersama pengikutnya Kartosuwiryo membentuk NII pada tanggal 7 Agustus 1945. Indonesia sudah melakukan penyelesaian dengan cara damai dengan komite yang dipimpin oleh Moh. Natsir. Namun cara tersebut gagal, kemudian dibentuklah Operasi Bharatayudha. Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui operasi pagar betis oleh TNI bersama rakyat.

         2. DI/TII Jawa Tengah

• Latar belakang:Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI/TII dan Jawa Tengah menjadi bagian NII
• Tokoh:1. Amir Fatah
  2. Mahfudz Abduracman
• Peristiwa dan penyelesaianTanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pangarasan, Tegal Amir Fatah dan komplotan menyatakan bahwa bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. DI/TII Jawa Tengah di tumpas dengan membentuk pasukan yang diberi sebutan Banteng Raiders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Banteng Negara dengan pimpinan Letkol. Sarbini, Letkol M Bahcrun dan Letkol A Yani

       3. DI/TII Aceh

• Latar belakang:Karena daerah Aceh dibawah Karesidenan Sumatera Utara sehingga membuat rakyat Aceh Marah dan memberontak.
• Tokoh : Tengku Dau Beureuh
• Peristiwa dan penyelesaian:Tanggal 20 September 1953 Daud Berebeuh mengeluarkan pernyataan tentang penyatuan Aceh kedalam NII. Pemerintah memberikan penyelesaian dengan secara damai dengan syarat hak-hak otonomi yang luas dan Aceh adalah daerah istimewa. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh berlangsung pada tanggal 17-21 Desember 1962

     4. DI/TII Kalimantan Selatan

• Latar belakang:Pembentukan gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT) oleh Ibnu hadjar.
• Tokoh: Ibnu hajar
• Peristiwa dan PenyelesaianIbnu hajar membentuk nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT) kemudian bergabung dengan NII kartosuwiryo. Penumpasan dengan jalan damai dan operasi militer. Dan pada akhirnya Ibnu Hajar ditangkap pada tahun 1963. 

3. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung


Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNIIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari kesatuan Depot speliace troepen (depot pasukan khusus KNIL) pada tanggal 15 Januari 1949. Nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab ramalan Jawa Kuna Ramalan Jayabaya yang meramalkan kedatangan seorang "Ratu Adil" yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari "tirani".

Westerling berusaha untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat melawan kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno dan Hatta yang dianggapnya didominasi oleh orang Jawa. APRA direkrut dari 18 faksi anti-Republik yang beragam, termasuk personel mantan gerilyawan Republik, Darul Islam, Ambon, Melayu, Minahasa, KNIL yang telah didemobilisasi, Regiment Speciale Troepen (Resimen Pasukan Khusus KNIL), dan Tentara Kerajaan Belanda. Tahun 1950, APRA telah berevolusi dari serangkaian unit pertahanan diri pedesaan menjadi kekuatan tempur berjumlah 2.000 personel.

Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil

Markas Divisi Siliwangi yang diduduki APRA pada Januari 1950 di Bandung

Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950.

Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan Kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris-Jenderal Ali Budiardjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Singapura. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. 

4. GERAKAN G 30 S/PKI

Pemberontakan G 30 S /PKI

Usaha terhadap Pemerintah RI dan mengganti dasar negara Pancasila telah dua kali dijalankan, yang pertama di tahun 1948, dikenal sebagai pemberontakan PKI Muso di Madiun dan yang kedua ialah pemberontakan G 30 S PKI dalam bulan September 1965.

Sebelum melancarkan Gerakan 30 September, PKI mempergunakan berbagai cara seperti mengadu domba antara aparat Pemerintah, ABRI dan ORPOL, serta memfitnah mereka yang dianggap lawan-lawannya serta menyebarkan berbagai isyu yang tidak benar seperti KABIR, setan desa dan lain-lain. Semua tindakan tersebut sesuai dengan prinsip PKI yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu mengkomuniskan Indonesia dan mengganti Pancasila dengan ideologi mereka. Bahkan menjelang saat-saat meletusnya pemberontakan G 30 S /PKI, maka PKI di tahun 1965 melontarkan isyu bahwa Angkatan Darat akan mengadakan kup terhadap Pemerintah RI dan di dalam TNI AD terdapat "Dewan Jenderal".

Jelaslah isyu-isyu tersebut merupakan kebohongan dan fitnah PKI, yang terbukti bahwa PKI sendiri yang ternyata melakukan kup dan mengadakan pemberontakan terhadap Pemerintah RI yang syah dengan mengadakan pembunuhan terhadap Pejabat Teras TNI AD yang setia kepada Pancasila dan Negara.

Di samping itu, PKI memantapkan situasi "revolusioner" dikalangan anggota-anggotanya dan massa rakyat. Semua ini dimungkinkan karena PKI mendompleng dan berhasil mempengaruhi presiden Sukarno, dengan berbagai aspek politiknya seperti MANIPOL, USDEK, NASAKOM dan lain-lain.

Semua kegiatan ini pada hakekatnya merupakan persiapan PKI untuk merebut kekuasaan negara dan sesuai dengan cita-cita atau ideologi mereka yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis.

Setelah persiapan untuk melakukan pemberontakan mereka anggap cukup matang antara lain dengan latihan kemiliteran para SUKWAN dan Ormas-ormas PKI di Lubang Buaya, maka ditentukan hari H dan Jam D- nya. Rapat terakhir pimpinan G 30 S /PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965, diamana ditentukan antara lain penentuan Markas Komando (CENKO) yang mempunyai 3 unsur :

1. Pasopati, Tugas khusus pimpinan Lettu Dul Arief dari MEN Cakrabirawa.
2. Bimasakti, tugas penguasaan dipimpin oleh Kapten Radi.
3. Gatotkaca sebagai cadangan umum juga penentuan tanda-tanda pengenal, kode-kode dan hal-hal lain yang berhubungan dengan operasi tersebut. Untuk gerakan operasi mereka ini Jakarta dibagi dalam 6 sektor.

Dari Lubang Buaya ini PKI dan pasukan-pasukan yang telah dipersiapkan, melancarkan gerakan pemberontakannya, dengan diawali lebih dahulu menculik dan membunuh secara keji Pemimpin-pemimpin TNI AD yang telah difitnah oleh PKI menduduki beberapa instalasi vital di Ibukota seperti Studio RRI, pusat Telkom dan lain-lain.

Diantara para Pemimpin TNI AD yang dibunuh secara kejam adalah Panglima Angakatan Darat Letjen TNI A Yani, Deputy II MEN/PANGAD MAYJEN TNI Suprato, Deputy III MEN/PANGAD Mayjen TNI Haryono MT, ASS 1 MEN/PANGAD Mayjen TNI Suparman, ASS III MEN/PANGAD Brigjen TNI DI Pandjaitan, IRKEH OJEN AD Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Usaha PKI untuk menculik dan membunuh MEN PANGAB Jenderal TNI A.H. Nasution mengalami kegagalan, namun Ajudan beliau Lettu Czi Piere Tendean dan putri beliau yang berumur 5 tahun Ade Irma Suryani Nasution telah gugur menjadi korban kebiadaban gerombolan G 30 S/PKI. Dalam peristiwa ini Ade Irma Suryani telah gugur sebagai tameng Ayahandanya. Para pemimpin TNI AD tersebut dan Ajudan Jenderal TNI Nasution berhasil diculik dan dibunuh oleh gerombolan G 30 S/PKI tersebut, kemudian secara kejam dibuang/dikuburkan di dalam satu tempat yakni di sumur tua di Lubang Buaya daerah Pondok Gede.
Demikian pula AIP Satuit Tubun pengawal kediaman WAPERDAM DR. A.J. Leimena gugur pula. Di Jogyakarta, DANREM 072 Kolonel Katamso dan KASREM 072 Letkol I Sugiono gugur pula diculik dan dianiaya oleh gerombolan G 30 S/PKI secara di luar batas-batas perikemanusiaan di desa Kentungan.

Sementara itu, sesudah PKI dengan G 30 S/PKI nya berhasil membunuh para pimpinan TNI AD, kemudian pimpinan G 30 S/PKI mengumumkan sebuah dektrit melalui RRI yang telah berhasil pula dikuasai. Dekrit tersebut diberinya nama kode Dekrit No 1 yang mengutarakan tentang pembentukan apa yang mereka namakan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Berdasarkan revolusi merupakan kekuasaan tertinggi, dekrit no 1 tersebut, maka Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi, Dekrit no 2 dari G 30 S/PKI tentang penurunan dan kenaikan pangkat (semua pangkat diatas Letkol diturunkan, sedang prajurit yang mendukung G 30 S/PKI dinaikan pangkatnya 1 atau 2 tingkat).

Setelah adanya tindakan PKI dengan G 30 S/PKI-nya tersebut, maka keadaan di seluruh tanah air menjadi kacau. Rakyat berada dalam keadaan kebingungan, sebab tidak diketahui di mana Pimpinan Negara berada. Demikian pula halnya nasih para Pemimpin TNI AD yang diculikpun tidak diketahui bagaimana nasib dan beradanya pula.

Usaha untuk mencari para pimpinan TNI AD yang telah diculik oleh gerombolan G 30 S/PKI dilakukan oleh segenap Kesatuan TNI/ABRI dan akhirnya dapat diketahui bahwa para pimpinan TNI AD tersebut telah dibunuh secara kejam dan jenazahnya dimasukan ke dalam sumur tua di daerah Pondok Gede, yang dikenal dengan nama Lubang Buaya.

Dari tindakan PKI dengan G 30 S nya, maka secara garis besar dapat diutarakan :

1.) Bahwa Gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, untuk itu maka Gerakan 30 September telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah Komunis.
2.) Bahwa tujuan tetap komunis di Negara Non Komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya.
3.) Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut.
4.) Selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.

Upaya Penumpasan G-30S/PKI

Setelah melakukan aksinya, Letkol Untung kemudian mengumandangkan berdirinya Dewan Revolusi yang selanjutnya bertindak sebagai pemegang kekuasaan dan keamanan negara. Dewan Revolusi ini diketuai oleh Letkol Untung dengan wakil Brigjen Suparjo.

Melihat hal tersebut, Mayjen Soeharto segera melakukan tindakan tegas. Ia lalu menyuruh Sarwo Edhi Wibowo selaku RPKAD untuk mengamankan keadaan. Dengan sekejap pasukan Sarwo Edhi berhasil menguasai RRI. Dalam siaran tanggal 1 Oktober 1965 malam, Mayjen Soeharto menegaskan bahwa G-30S/PKI adalah pemberontakan dan Presiden Soekarno dalam keadaan selamat.

Pada tanggal 1 Oktober juga, TNI dapat menguasai pangkalan udara Halim Perdanakusumah dan Lubang Buaya. Lalu, pada tanggal 2 Oktober 1965 jenazah perwira TNI AD berhasil di temukan di Lubang Buaya dan pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazah pahlawan revolusi dikebumikan di TMP Kalibata. sementara jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono yang menjadi korban Gestapu di Yogya baru ditemukan tanggal 19 Oktober 1965.

Sementara itu, beberapa orang yang terlibat dalam Gestapu terus melarikan diri ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Akan tetapi, usaha penumpasan G-30S/PKI terus dilakukan di berbagai tempat. Akhirnya Letkol Untung dapat ditangkap di Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965 dan pimpinan PKI waktu itu, D.N. Aidit ditangkap di Surakarta tanggal 22 November 1965. Selain itu, banyak pula tokoh PKI lain yang ditangkap. Kemudian mereka diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk diadili.

Akibat dari Gestapu tersebut adalah munculnya demonstrasi menentang PKI. Para demonstran menuntut dibubarkannya PKI. Pada demonstrasi ini, gugurlah mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim yang mendapat gelar pahlawan Ampera (Amanat penderitaan rakyat).

Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966 lahirlah Supersemar yang isinya memberikan amanat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan demi mencapai keamanan dan ketenangan. lalu, pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dinyatakan partai terlarang di seluruh Indonesia dan pada tanggal 18 Maret 1966 dilakukan pembersihan kabinet dari orang-orang yang diduga terlibat Gestapu. Dengan lahirnya Supersemar inilah sebagai awal dimulainya orde baru.

G-30S/PKI Pemberontakan PKI Madiun

Sumber : Wikipedia dan Buku BSE IPS kelas IX